Dirjen Pendis Usulkan Perubahan Nama Kementerian Agama

Jakarta (Pendis) – Diskusi terbuka bertajuk “Tantangan dan Program Strategis Kemenag di Tahun Politik” bersama narasumber Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher digelar sebagai rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama Tahun 2018 yang dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Sahid Jaya Hotel Jakarta, Senin (29/01).

Dalam diskusi tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kamaruddin Amin menyampaikan usulannya agar nama Kementerian Agama ditambah menjadi “Kementerian Agama dan Pendidikan Keagamaan”. Hal ini dimaksudkan agar publik dan juga para pengambil kebijakan mengetahui bahwa tugas dan fungsi Kementerian Agama 85 persennya menyangkut pendidikan. Selain itu juga untuk promosi dan memperkenalkan pendidikan keagamaan yang ada di Kementerian Agama kepada masyarakat luas.

Kamaruddin juga mengusulkan agar adanya penambahan anggaran khususnya di Ditjen Pendidikan Islam kepada Komisi VIII DPR yang diketuai Ali Taher, mengingat misalnya banyaknya kekurangan sarana dan prasarana madrasah jadi butuh mekanisme baru untuk menyelesaikan persoalan demikian.

Terkait usulan penggantian nama tersebut menteri Agama Lukman Hakim Saifudin beranggapan hak itu kembali kepada nomenklatur yang diatur Undang-Undang. Kementerian Agama hukumnya wajib ada di republik ini karena merupakan perintah langsung dari konstitusi.

“Sekedar mengingatkan semua bahwa misi kemenag yaitu meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dan penyelenggaraan ibadah haji meningkat dari tahun ke tahunnya, sehingga dari misi yang diemban ini dapat dipertimbangkan nama yang sebaiknya digunakan,” ujar Menag.

Menanggapi usulan tersebut, Ali Taher mengiyakan memang penting untuk disuarakan dan akan kita coba untuk menyuarakannya, begitu juga penambahan anggaran pendidikan Islam merupakan tugas kita bersama untuk saling mengingatkan hal itu, silakan diajukan saja, masalah nantinya disetujui atau tidaknya urusan belakangan, ucap Ali Taher. (Hikmah58/dod)

Share dengan…


Source link

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pendis
Apresiasi Pramuka Santri, PPSN V 2018 Dibahas Dalam Rakernas Kwartir Nasional

Bogor (Pendis) – Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri oleh seluruh pengurus Kwarnas dan Kwartir Daerah dari seluruh Provinsi se-Indonesia. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit. PD-Pontren), Ahmad Zayadi pun turut hadir sebagai salah satu narasumber pada Rakernas yang dibuka oleh Ketua Kwarnas …

pendis
Ekspansi Penelitian Dan Pengabdian PTKI Untuk Produk Halal

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diikuti dengan restrukturisasi Badan Produk dan Jaminan Halal (BPJH) sebagai unit tersendiri di lingkungan Kementerian Agama RI, terbuka sejumlah peluang strategis bagi dunia Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Peluang strategis yang dimaksud adalah adanya kesempatan yang perlu …

pendis
Santri PBSB Komitmen Jaga Islam Indonesia

Yogyakarta (Pendis) – Seluruh alumni pesantren yang tergabung dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang tengah studi pada berbagai Program Studi di Kampus UGM dan UIN Yogyakarta sepakat untuk tidak terlibat dan ikut-ikutan dalam organisasi atau kegiatan yang anti terhadap Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Komitmen ini …