Ketimpangan Anggaran Pendidikan Kemendikbud dan Kemenag

Anggaran Pendidikan adalah 20% dari APBN dan APBD sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” (UUD 1945 pasal 31 ayat 4). Kementerian yang mempunyai fungsi pendidikan antara lain Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, dan kementerian lain yang mempunyai fungsi pendidikan.

Kementerian Dikbud menangani pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan sederajat, sedangkan Perguruan Tinggi sekarang di bawah Kementrian Ristek dan Dikti. Sedangkan Kementerian Agama (Pendidikan Islam) menangani pendidikan RA, MI, MTs, MA, PTKI dan sederajat. Dari sisi ketercakupan, ada ketimpangan dimana Kementerian Dikbud hanya menagani jenjang pendidikan usia dini sampai jenjang pendidikan menengah atas, sedang Kementerian Agama menangani pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. Dari sisi struktural saja, ada ketimpangan dimana Kementerian Dikbud hanya menangani pendidikan saja, sedangkan di Kementerian Agama masalah pendidikan dan hanya ditangani oleh satu Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam saja.

Letak permasalahan sebenarnya ada di Otonomisasi walaupun Pemerintah telah pula menerbitkan UU No.32 tahun 2004. Tentang pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Arogansi kekuasaan wilayah yang lepas dari kerangka kebijakan Pusat dimana kebijakan Pusat menempatkan Kenenterian Agama dengan pertimbangan sejarah dan Budaya bersama dan bersinergi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menangani pelaksanaan wajib belajar Pendidkan Dasar dan Menengah bagi Warga Negara hanya karena perbedaan struktur dalam UU No. 32 tahun 2004 mengamanahkan tidak ada Otonomisasi dalam Kementrian Agama maka banyak Pemerintah Daerah yang menolak untuk bersinergi dalam mengelola pendidkan dasar yang diwajibkan bagi warganegara hanya karena lembaga pendidikan dimaksud dalam naungan Kementerian Agama. Anggaran Pendidikan dalam APBN maupun APBD minimal 20% sama sekali bukan untuk membantu operasionalisasi salah satu Kementerian (Kemendikbud) akan tetapi merupakan satu konsekuensi logis untuk memfasilitasi adanya kewajiban belajar bagi warga negara. Memberikan Sarana dan Prasarana dalam proses belajar mengajar sesuai standar minimal Pendidikan Dasar, tanpa diskriminasi apakah warga negara yang terkena kewajiban belajar Pendidikan Dasar dan Menengah itu memilih pada sekolah umum ataupun sekolah agama.

Asep Sjafrudin
Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat

Share dengan…


Source link

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pendis
Apresiasi Pramuka Santri, PPSN V 2018 Dibahas Dalam Rakernas Kwartir Nasional

Bogor (Pendis) – Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri oleh seluruh pengurus Kwarnas dan Kwartir Daerah dari seluruh Provinsi se-Indonesia. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit. PD-Pontren), Ahmad Zayadi pun turut hadir sebagai salah satu narasumber pada Rakernas yang dibuka oleh Ketua Kwarnas …

pendis
Ekspansi Penelitian Dan Pengabdian PTKI Untuk Produk Halal

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diikuti dengan restrukturisasi Badan Produk dan Jaminan Halal (BPJH) sebagai unit tersendiri di lingkungan Kementerian Agama RI, terbuka sejumlah peluang strategis bagi dunia Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Peluang strategis yang dimaksud adalah adanya kesempatan yang perlu …

pendis
Santri PBSB Komitmen Jaga Islam Indonesia

Yogyakarta (Pendis) – Seluruh alumni pesantren yang tergabung dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang tengah studi pada berbagai Program Studi di Kampus UGM dan UIN Yogyakarta sepakat untuk tidak terlibat dan ikut-ikutan dalam organisasi atau kegiatan yang anti terhadap Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Komitmen ini …