Tingkatkan Sasaran PIP, Kemenag Selaraskan Dengan Basis Data Terpadu

Jakarta (Pendis) – “Dalam rangka meningkatkan sasaran penyaluran dana bantuan PIP pada murid madrasah dan santi pondok pesantren, maka Kementerian Agama memerlukan data yang sinkron dengan Basis Data Terpadu, BDT, Kementerian Sosial,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Sesditjen Pendis), Moh. Isom Yusqi, dalam konfirmasinya tentang Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, Rabu (03/01/18).

Maksud pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar (PIP), ungkap Sesditjen Pendis, adalah dalam rangka menjamin seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

Berkenaan dengan penggunaan data terpadu untuk penyaluran dana bantuan sosial PIP untuk anak didik madrasah dan pesantren ini, ungkap Isom, Kementerian Agama (Kemenag) yang dalam hal ini ditangani langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berkantor di Sekretariat Wakil Presiden RI dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) RI. “Kerjasama lintas intansi ini akan direalisasikan dalam bentuk nota kesepahaman trilateral. Kemenag bertugas dan berfungsi menyalurkan dana bantuan sosial PIP bagi murid madrasah dan santri pondok pesantren dengan menggunakan data yang dikeluarkan Kemensos RI tersebut,” kata guru besar di salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di kawasan Indonesia timur ini.

Kegunaan nota kesepahaman yang akan dibuat oleh tiga (3) institusi pemerintahan ini, terang Doktor alumnus UIN Syarif Hidayatullah ini, adalah dalam rangka mensinergikan potensi sumber daya masing-masing institusi dalam program penanganan fakir miskin di seluruh nusantara. “Nota Kesepahaman ini juga akan digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan sinkronisasi data sasaran untuk penyaluran PIP, makanya kami berharap nota kesepahaman ini dapat segera disepakati demi kemaslahatan pendidikan Islam dan anak didiknya,” kata Isom yang pernah nyantri di salah satu Pesantren Salafiyah di Malang-Jawa Timur ini.

Akhirnya, ungkap Pak Ses, dalam nota kesepahamam ini TNP2K dan Kemensos dimohon untuk memberikan pendampingan dan pemantauan kepada Kementerian Agama selaku pengguna data dan Kemensos pun juga memberikan data-datanya. “Hasil Penggunaan data harus dilaporkan kepada Menteri Agama setelah program ini selesai,” kata Sesditjen Pendis. (@viva_tnu/dod)

Share dengan…


Source link

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pendis
Direktorat PTKI Susun Rencana Induk Penelitian Integrasi Keilmuan

Jakarta (Pendis) – Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) melalui Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sedang melakukan proses penyusunan Rencana Induk Penelitian Integrasi Keilmuan (RIPIK). “RIPIK ini akan dijadikan modal awal dalam membaca dan merencanakan setidaknya 10 (sepuluh) tahun yang akan datang dalam hal penelitian yang dikembangkan di lingkungan Perguruan …

pendis
Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional pada Madrasah Aliyah

Ujian Nasional biasa disingkat UN / UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional …

pendis
Direktorat PTKI Adakan Inovasi Penguatan Penelitian

Jakarta (Pendis) – Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) akan melakukan Inovasi Penguatan Penelitian untuk PTKI di seluruh Indonesia. Inovasi Penguatan Penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan MoRA-ATN Research and Innovation Scholarship (MoARIS) yang merupakan hasil kerja bareng antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Australian Technology Network of University …